Yayasan Holi’ana’a memperingati HARI PEREMPUAN SEDUNIA 8 Maret 2011 dan HARI KARTINI 21 April 2011 melalui keterlibatan dalam KOALISI PEDULI PEREMPUAN dan ANAK NIAS (KPPAN). Koalisi ini beranggotakan lembaga-lembaga yang concern pada upaya-upaya pemberdayaan perempuan dan anak di Nias antara lain: P2TP2A (pemerintah), Yayasan Holi’ana’a, CKS, PKPA, PESADA, WVI, FORNIHA, YEU, OBI, UNDP, YDT dan ILO.

Peringatan HPS dan Hari Kartini tahun 2011 ini di Nias mengambil tema “Stop Diskriminasi dan Bangkitlah Perempuan Nias”

Untuk menggaungkan tema tersebut, Koalisi telah merencakan sejumlah kegiatan untuk dilaksanakan antara lain:

1. Audiensi dengan DPRD Kab Nias, untuk membawakan data-data terakhir kondisi perempuan Nias dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan (April 2011).
2. Dua kali Talkshow di RRI untuk memperjelas makna diskriminasi terhadap perempuan di Nias dan mengevaluasi seberapa jauh aktor-aktor terkait merumuskan kebijakan dan melakukan kegiatan dalam mengurangi diskriminasi itu sendiri (28 Maret dan 18 April).
4. Pembagian Leafllet berupa pembatas buku berisi campaign anti diskriminasi (April)
5. Pemutaran Film Perempuan bertujuan untuk memperlihatkan kepada publik betapa kentalnya diskriminasi dan kekerasan yang masih melingkari kehidupan perempuan serta memperlihatkan bahwa di sisi lain, perempuan sesungguhnya mampu duduk dan berdiri setara dengan laki-laki, or even better (16 April)

Dalam rangkaian kegiatan ini, Happy Harefa, Direktur Yayasan Holi\\\'ana\\\'a mewakili Koalisi untuk menjadi salah satu Nara Sumber talkshow di RRI dengan topik “diskriminasi terhadap perempuan dalam perspektif NGO”. Dalam talkshow tersebut, Happy Harefa mengatakan bahwa diskriminasi terhadap perempuan adalah perlakuan tidak adil antara laki-laki dan perempuan karena perbedaan jenis kelamin, yang mengakibatkan kemiskinan dan ketertinggalan pada salah satu jenis kelamin yaitu perempuan.

Dicontohkan dalam skala kecil seperti ketika orang tua [Selanjutnya…]

Pendahuluan: Situasi Kini

Melihat pergolakan dan krisis yang terjadi di Indonesia kini, banyak orang yang pesimis akan masa depan Negara Kesatuan RI, (seterusnya NKRI). Setelah Timor Timur berhasil keluar; Aceh, Papua (dulu: Irian Jaya), Riau, Jawa Timur menuntut kemerdekaan, banyak orang mempertanyakan kembali dasar-dasar dan legitimasi berdirinya NKRI. Bahkan sampai juga pada pertanyaan tentang idiologi negara: masih dapatkah Pancasila menjawab seluruh persoalan dan krisis yang terjadi ini?

Konflik antaragama, antaretnis, antarpartai, antargolongan dan antarelit politik yang terjadi akhir-akhir ini, menegaskan kembali ide bahwa negara-bangsa sedang sakit. Penculikan, perampokan dan pembakaran manusia hidup-hidup yang terjadi di berbagai pelosok, semakin menggelisahkan nadi kemanusiaan kita. Belum lagi ekonomi yang sedang diambang kebangkrutan (default), karena tidak ada lagi jalan untuk membayar sejumlah utang-utang luar negeri yang sudah bertumpuk-tumpuk; sementara krisis politik dalam negeri masih belum memperlihatkan tanda-tanda membaik. Mungkinkah semua ini akan berakhir dengan revolusi; yang juga berarti kehancuran bersama, terlebih-lebih rakyat kecil yang akan menjadi korban sia-sia?

Reformasi rupanya tidak berjalan mulus, terbongkarnya tatanan lama yang telah dibangun oleh Orde Baru di bawah rezim yang represif, mengantar bangsa kita dalam situasi waham, dimana tarik menarik antara kebebasan dan kemauan untuk keluar dari berbagai krisis belum menemukan bentuknya. Agaknya apa yang terjadi pada masa Demokrasi Liberal (lebih dikenal sebagai demokrasi parlementer) pada awal kemerdekaan sampai tahun 50-an sekarang ini terulang lagi. Kebebasan dan sistem multipartai yang selalu diidealkan untuk menghalangi otoriterianisme dalam proses berbangsa dan bernegara, bagai pedang bermata dua; di satu sisi, ia memberi keleluasaan bagi setiap orang untuk berekspresi sesuai dengan budaya dan totalitas dirinya; namun di sisi yang lain, ia juga [Selanjutnya…]